Judul : DPRD Maluku Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggungjawabkan kepada Rakyat
link : DPRD Maluku Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggungjawabkan kepada Rakyat
DPRD Maluku Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggungjawabkan kepada Rakyat
AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Maluku, Asis Sangkala, dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dengan agenda penyampaian dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyerahkan dokumen LPJ APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Wakil Ketua DPRD Maluku Fauzan Rahawarin, didampingi Wakil Ketua II DPRD Maluku Asis Sangkala.
Asis mengatakan, penyampaian LPJ APBD merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah karena menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
"Setiap kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan serta dibiayai melalui APBD harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Maluku melalui wakil-wakilnya di DPRD," kata Asis.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pembahasan LPJ APBD tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga menilai sejauh mana program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, melalui pembahasan LPJ APBD, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan program pembangunan, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, DPRD juga akan mencermati kesesuaian pelaksanaan APBD dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pengawasan yang dilakukan DPRD, kata Asis bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah. Sebaliknya, proses tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku.
Menurutnya, tantangan pembangunan yang masih dihadapi Maluku menuntut pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Karena itu, DPRD akan menelaah secara rinci berbagai capaian program, kendala pelaksanaan, hingga efektivitas penggunaan anggaran pada seluruh sektor pembangunan.
Dokumen LPJ APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
Demikianlah Artikel DPRD Maluku Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggungjawabkan kepada Rakyat
Anda sekarang membaca artikel DPRD Maluku Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Dipertanggungjawabkan kepada Rakyat dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2026/06/dprd-maluku-tegaskan-setiap-rupiah-apbd.html
