Judul : Indikasi Keterlibatan Pj Kepala Daerah, DPRD: Kalau Sudah Ada Bukti Kita Surati Mendagri
link : Indikasi Keterlibatan Pj Kepala Daerah, DPRD: Kalau Sudah Ada Bukti Kita Surati Mendagri
Indikasi Keterlibatan Pj Kepala Daerah, DPRD: Kalau Sudah Ada Bukti Kita Surati Mendagri
AMBON - BERITA MALUKU. Sejumlah Penjabat Bupati dan Walikota di Provinsi Maluku sudah mulai menunjukan keberpihakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Sikap ketidaknetralan Kepala Daerah ini, diduga telah terafiliasi dalam proses pemenangan pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur tertentu.
Persoalan ini bahkan telah disampaikan dalam rapat DPRD Maluku bersama penyelenggara Pemilu. Sayangnya, rapat yang dipimpin ketua Komisi I, Solichin Buton, tanpa kehadiran KPU, dengan alasan berada diluar daerah.
Atas dasar itu, DPRD sementara melakukan penelusuran terhadap dugaan ketidaknetralan Penjabat
"Karena kita sharing dengan Kemendagri, kalau ketahuan Penjabat Bupati atau Gubernur yang berpihak kepada salah satu Paslon sampaikan lewat surat resmi ke Kemendagri,"ujar Anggota Komisi I, Edison Sarimanella kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (07/10/2024).
Ia mengaku dugaan keterlibatan Kepala daerah dalam proses pemenangan Paslon tertentu telah diketahui. Hanya saja, hal tersebut membutuhkan bukti, sebelum dilaporkan ke Kemendagri.
"Ini sudah ketahuan memang ada indikasi, tapi secara kita ingin buktikan bahwa beliau ini main buat siapa,"ungkapnya.
Politisi Hanura itu memastikan, jika dari hasil penulusuran ditemukan bukti, pihaknya akan langsung menyurati Mendagri Tito Karnavian, untuk menindak tegas oknum kepala daerah tersebut.
Menurutnya, sikap ini diambil dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Apalagi pesta demokrasi yang akan berlangsung 27 November mendatang, menggunakan anggaran yang sangat besar, sehingga harus dilakukan secara adil, sehingga kepala daerah yang terpilih nantinya, merupakan pilihan masyarakat, tanpa adanya intervensi dari Kepala Daerah maupun pihak manapun.
"Kalau sampai ada bukti yang jelas, komisi I sebagai mitra Mendagri. kita akan memberikan surat resmi, bahwa oknum pejabat tersebut tidak netral dalam melihat situasi Pilkada ini,"tegas Sarimanella.
Demikianlah Artikel Indikasi Keterlibatan Pj Kepala Daerah, DPRD: Kalau Sudah Ada Bukti Kita Surati Mendagri
Anda sekarang membaca artikel Indikasi Keterlibatan Pj Kepala Daerah, DPRD: Kalau Sudah Ada Bukti Kita Surati Mendagri dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2024/11/indikasi-keterlibatan-pj-kepala-daerah.html
