Judul : Terkait Pengungsi Pelauw, DPRD Maluku Agendakan Panggil Bupati Dan DPRD Malteng
link : Terkait Pengungsi Pelauw, DPRD Maluku Agendakan Panggil Bupati Dan DPRD Malteng
Terkait Pengungsi Pelauw, DPRD Maluku Agendakan Panggil Bupati Dan DPRD Malteng
AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku mengagendakan untuk melakukan pemanggilan terhadap Bupati dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Pemanggilan tersebut merupakan bukti nyata DPRD Maluku dalam memperjuangkan nasib pengungsi Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Malteng yang selama satu dekade (10 tahun)
tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah setempat.
"Karena data pengungsi merupakan tanggungjawab mereka, maka kita akan undang Bupati dan DPRD Maluku Tengah untuk mengambil langkah secara bersama, sehingga persoalan yang sudah begitu lama melilit sebagian masyarakat Pelauw ditempat pengungsian bisa kita selesaikan,"ungkap Wattimury kepada wartawan usai pertemuan bersama perwakilan pengungsi pelauw di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (13/12/2021).
Dikatakan, selain membahas data pengungsi, dalam pertemuan bersama Bupati dan DPRD Malteng juga akan dibahas kebutuhan masyarakat berupa sandang, pangan, papan
yang selama ini tidak diperhatikan selama warga konflik pelauw berada di tenda pengungsian.
"Bayangkan 10 tahun hidup ditempat pengungsian tetapi tidak pernah mendapat apa-apa sebagai orang yang sementara mengungsi. oleh karenanya akan segera kita
koordinasikan masalah ini. sehingga diharapkanb dalam waktu singkat keberadaan mereka ditempat pengungsian bisa ditangani pemerintah daerah setempat," tuturnya.
Selain upaya tersebut, menurutnya DPRD melalui pimpinan, ketua fraksi, dan badan musyawarah (Bamus), akan membicarakan langkah-langkah apa yang akan segera diambil selanjutnya. Baik itu, pembentukan panitia kerja (panja) ataukah panitia khusus (pansus).
Dirinya tidak memungkiri dalam penyelesaian persoalan ini tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi dilakukan secara bertahap.
"Mudah-mudahan bisa terselesaikan secara keseluruhan. Sehingga harapan pengungsi bisa datang di kampung halaman kembali bertemu keluarga basudara mereka
disana," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Benhur Watubun mengutarakan kebijakan DPRD Maluku untuk penyelesaian hak-hak pengungsi Pelauw dijamin dalam UUD NRI pasal 18b negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya secara terstruktur dapat diakui sepanjang tidak bertentang dengan nilai-nilai pancasila. Sehingga langkah DPRD Maluku untuk mengundang pihak-pihak tersebut baik itu, Bupati maupun Gubernur, pihaknya sangat mendukung.
"Karena ini masalah DPRD maka harus diselesaikan secara bersama-sama dan tuntas," pungkasnya.
"Bayangkan 10 tahun hidup ditempat pengungsian tetapi tidak pernah mendapat apa-apa sebagai orang yang sementara mengungsi. oleh karenanya akan segera kita
koordinasikan masalah ini. sehingga diharapkanb dalam waktu singkat keberadaan mereka ditempat pengungsian bisa ditangani pemerintah daerah setempat," tuturnya.
Selain upaya tersebut, menurutnya DPRD melalui pimpinan, ketua fraksi, dan badan musyawarah (Bamus), akan membicarakan langkah-langkah apa yang akan segera diambil selanjutnya. Baik itu, pembentukan panitia kerja (panja) ataukah panitia khusus (pansus).
Dirinya tidak memungkiri dalam penyelesaian persoalan ini tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi dilakukan secara bertahap.
"Mudah-mudahan bisa terselesaikan secara keseluruhan. Sehingga harapan pengungsi bisa datang di kampung halaman kembali bertemu keluarga basudara mereka
disana," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Benhur Watubun mengutarakan kebijakan DPRD Maluku untuk penyelesaian hak-hak pengungsi Pelauw dijamin dalam UUD NRI pasal 18b negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya secara terstruktur dapat diakui sepanjang tidak bertentang dengan nilai-nilai pancasila. Sehingga langkah DPRD Maluku untuk mengundang pihak-pihak tersebut baik itu, Bupati maupun Gubernur, pihaknya sangat mendukung.
"Karena ini masalah DPRD maka harus diselesaikan secara bersama-sama dan tuntas," pungkasnya.
Demikianlah Artikel Terkait Pengungsi Pelauw, DPRD Maluku Agendakan Panggil Bupati Dan DPRD Malteng
Sekianlah artikel Terkait Pengungsi Pelauw, DPRD Maluku Agendakan Panggil Bupati Dan DPRD Malteng kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Terkait Pengungsi Pelauw, DPRD Maluku Agendakan Panggil Bupati Dan DPRD Malteng dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2021/12/terkait-pengungsi-pelauw-dprd-maluku.html
Related Posts :
DPW Partai Perindo Sulut Seriusi 4 Ketua DPC Yang Mengalihkan Dukungan
OD-SK Targetkan 4 Hari Ruas Jalan Trans Sulawesi Bisa Dilalui
Kemampuan dan Kesiapsiagaan Prajurit Lantamal IX Diuji
Peduli Lingkungan Satgas Yonif RK 136/Tuah Sakti Bersihkan Dermaga Pelauw
Peyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Maluku Belum Maksimal
