Judul : DPRD Maluku Sikapi Isu Pemindahan Pembangunan Ambon New Port
link : DPRD Maluku Sikapi Isu Pemindahan Pembangunan Ambon New Port
DPRD Maluku Sikapi Isu Pemindahan Pembangunan Ambon New Port
AMBON - BERITA MALUKU. Masih adanya polemik, membuat pembangunan Ambon New Port terancam ditunda. Bahkan berderar isu, pembangunan proyek nasional ini akan dipindahkan ke daerah daerah lain, antara Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, sebagai wilayah penangkapan ikan.
Menanggapi hal dimaksud, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno mengatakan sebelum dipindahkan, pemerintah daerah Maluku sudah seharusnya melakukan kajian, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan pelomik dikalangan masyarakat, seperti yang terjadi oleh masyarakat Waai, selaku pihak terdampak pembangunan proyek nasional dimaksud.
"Kalau bisa ambil lahan yang tidak ada penduduk, supaya tidak menimbulkan persoalan baru dengan relokasi masyarakat.
Jadi selain di Maluku Tenggara, wilayah seram juga dirasa paling baik, karena dari sisi lahan masih luas," ujar Wenno kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Rabu (27/10/2021).
Menurutnya, relokasi warga untuk pembebasan lahan bukanlah hal gampang, karena bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, pemda sudah harus mengambil langkah strategis jika isu benar.
"Yang pasti memilih kawasan yang sama sekali tidak ada pemukiman, sehingga tidak ada beban untuk relokasi. Untuk lahannya yang penting masih dalam Maluku, sehingga tidak dirugikan," ucapnya.
Terkait anggaran, dirinya meminta Pemerintah Pusat harus transparan, jangan hanya janji manis untuk menyenangkan hati Maluku.
"Jangan cuma janji pempus untuk menyenangkan hati masyrakat Maluku, namun tidak ada realisasi. Untuk itu, anggaran pembangunan harus transparan," ungkapnya.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala belum bisa berbicara terlalu mendalam, biarkan orang teknis yg melakukan studi dan menilai yang terbaik.
"Kami tidak ingin terjebak dalanm dukung mendukung atau lebih memilih dua tempat antara Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara, yang penting Intinya, lokasi dimana yang kemnudian secara hasil studi yang paling layak dan mendatangan keuntungan besar Maluku itulah yang paling bagus," tandasnya.
Menurutnya, relokasi warga untuk pembebasan lahan bukanlah hal gampang, karena bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, pemda sudah harus mengambil langkah strategis jika isu benar.
"Yang pasti memilih kawasan yang sama sekali tidak ada pemukiman, sehingga tidak ada beban untuk relokasi. Untuk lahannya yang penting masih dalam Maluku, sehingga tidak dirugikan," ucapnya.
Terkait anggaran, dirinya meminta Pemerintah Pusat harus transparan, jangan hanya janji manis untuk menyenangkan hati Maluku.
"Jangan cuma janji pempus untuk menyenangkan hati masyrakat Maluku, namun tidak ada realisasi. Untuk itu, anggaran pembangunan harus transparan," ungkapnya.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala belum bisa berbicara terlalu mendalam, biarkan orang teknis yg melakukan studi dan menilai yang terbaik.
"Kami tidak ingin terjebak dalanm dukung mendukung atau lebih memilih dua tempat antara Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara, yang penting Intinya, lokasi dimana yang kemnudian secara hasil studi yang paling layak dan mendatangan keuntungan besar Maluku itulah yang paling bagus," tandasnya.
Demikianlah Artikel DPRD Maluku Sikapi Isu Pemindahan Pembangunan Ambon New Port
Sekianlah artikel DPRD Maluku Sikapi Isu Pemindahan Pembangunan Ambon New Port kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DPRD Maluku Sikapi Isu Pemindahan Pembangunan Ambon New Port dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2021/10/dprd-maluku-sikapi-isu-pemindahan.html
