Judul : KMP Masela, Kinerja Penegak Hukum Diragukan
link : KMP Masela, Kinerja Penegak Hukum Diragukan
KMP Masela, Kinerja Penegak Hukum Diragukan
AMBON - BERITA MALUKU. Dugaan korupsi KMP Masela masih menjadi perhatian serius publik Maluku, agar aparat penegak hukum bisa melanjutkan kasus yang turut menyeret nama Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benjamin Thomas Noach.
KMP Masela merupakan aset milik daerah yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Kalwedo. Beroperasional sejak 2012 hingga pertengahan 2016 dan hingga kini tidak berjalan lagi.
Pertanggungjawaban masalah ini belum jelas, sementara ada dana pernyetaan Pemkab Rp10 miliar dan pemberian dari pemerintah pusat Rp6 miliar untuk subsidi.
Kasus yang telah dilaporkan Ke Kejaksaan Tinggi Maluku ini, terkesan berlarut-larut.
"Pertanyaannya apalagi yang kurang, kalau selama ini yang dinyayikan kurang atau tidak cukup bukti, pertanyaannya tidak cukup bukti apa, faktanya kapal-kapal itu tenggelam," ungkap Anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias, kepada awak media di baileo, rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (15/02/2021).
Melihat hal itu, dirinya berharap penegak hukum tertantang untuk ini. Jika dijawab kurang bukti, maka dirinya meragukan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum
"Mudah-mudahan penegak hukum dalam hal inj Kejaksaan Tinggi Maluku, maupum reskrim, atau krimsus Polda Maluku segera menyikapi itu, supaya msyarakat terlayani dengan baik dalam hal transportasi laut," pintanya.
Menindalanjuti hal ini, pihaknya telah agendakan melakukan rapat bersama Balai Pengelola Transportasi darat XXIII Maluku, dan Kepala Dinas Perhubungan Maluku membahas KMP yang saat ini nyaris tenggelam.
"Agenda kita dengan mitra dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi darat 23 Ambon, dan Kepala Dinas Perhubungan Maluku, dan mudah-mudahan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD. Supaya kita bicarakan itu terhadap KMP Marsela yang nyaris, atau mungkin sudah tenggelam, begitu juga KM Sabuk 72 dan KM Sabuk 71,"ucapnya.
Sebagai Anggota DPRD Dapil MBD dan KKT, dirinya prihatian terhadap persoalan ini. Padahal pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah KMP ternyata nasibnya rata-rata sama, bukan banya KMP Marsela, tapi KMP lainnya nyaris hampir sama, dan sudah pasti menganggu serapan anggaran dari Balai Pengelola Transportasi Darat XXIII Maluku.
"Sebagai anggota Komisi III saya kecewa kalau KMP yang diberikan kepada Maluku mengalami nasib naas sama dengan KMP Marsela dan KMP lainnya. Sudah banyak pemerintah lakukan bagi daerah ini, bayangkan banyak orang mengeluh soal transportasi darat, laut dan udara tetapi kenyataan pemerintah mengalokasikan sejumlah KMP untuk menjawab harapan masyarakat di bidang transportasi laut, penyebrangan tetapi hari ini betapa mirisnya aset negara yang sampai saat ini tidak diisut tuntas oleh penegak hukum," tuturnya.
Untuk itu, rapat yang telah diagendakan bersama Mitra, dapat dibahas tuntas, guna menjawab harapan dan keluhan masyarakat terhadap sektor transportasi laut.
"Pemerintah bukan tidak peduli, tetapi sudah sangat peduli. Tapi sayangnya kita sendiri yang tidak mampu mengelola apa yang diberikan kepada kita," pungkasnya.
Demikianlah Artikel KMP Masela, Kinerja Penegak Hukum Diragukan
Anda sekarang membaca artikel KMP Masela, Kinerja Penegak Hukum Diragukan dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2021/02/kmp-masela-kinerja-penegak-hukum.html
