Judul : Pemprov Maluku Diminta Segera Serahkan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020
link : Pemprov Maluku Diminta Segera Serahkan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020
Pemprov Maluku Diminta Segera Serahkan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020
Maluku pada 19 November 2019, untuk dibahas.
"Terkait dengan dokumen KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020, Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku telah memutuskan untuk paling lambat tanggal 19 November 2019 sudah harus diserahkan kepada DPRD," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala yang didampingi PLT Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena saat menggelar konferensi pers, di ruang Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Rabu (13/11).
Menurutnya, DPRD Provinsi Maluku akan menyurati Pemprov Maluku terkait dengan masalah ini. Hal ini dilakukan, untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam proses pembahasan.
"Kami yakin, akan bisa berproses dan bisa menyelesaikan proses pembahasan tepat pada waktunya. Kalaupun terjadi dinamika yang memicu keterlambatan, maka DPRD akan mencoba berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk memberikan waktu. Nah, seharusnya di masa transisi, harus ada regulasi yang memberi ruang untuk kemudian tidak berlaku sama seperti diluar masa transisi," tandas Sangkala.
"Terkait dengan dokumen KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020, Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku telah memutuskan untuk paling lambat tanggal 19 November 2019 sudah harus diserahkan kepada DPRD," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala yang didampingi PLT Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena saat menggelar konferensi pers, di ruang Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Rabu (13/11).
Menurutnya, DPRD Provinsi Maluku akan menyurati Pemprov Maluku terkait dengan masalah ini. Hal ini dilakukan, untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam proses pembahasan.
"Kami yakin, akan bisa berproses dan bisa menyelesaikan proses pembahasan tepat pada waktunya. Kalaupun terjadi dinamika yang memicu keterlambatan, maka DPRD akan mencoba berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk memberikan waktu. Nah, seharusnya di masa transisi, harus ada regulasi yang memberi ruang untuk kemudian tidak berlaku sama seperti diluar masa transisi," tandas Sangkala.
Demikianlah Artikel Pemprov Maluku Diminta Segera Serahkan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020
Sekianlah artikel Pemprov Maluku Diminta Segera Serahkan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pemprov Maluku Diminta Segera Serahkan KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2020 dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2019/11/pemprov-maluku-diminta-segera-serahkan.html
Related Posts :
Perda Pengendalian Dan Penanganan Covid19 Disahkan. Fraksi Demokrat DPRD Sulut Apresiasi Gub dan Wagub
Vaksin AstraZeneca bets CTMAV547, Ternyata Telah Distribusi di Tiga Kabupaten
Walikota Senduk Akui Perempuan di Kota Tomohon, Belum Merasa Aman dari Ancaman Kejahatan
Ambon Terus Diguyur Hujan, Masyarakat Diimbau Siaga
Jemmy Ringkuangan Masih Diperpanjang Sebagai Pj Sekkot Tomohon
