Judul : DPRD Malteng Konsultasi Pemekaran Empat DOB Dengan Pemprov Maluku
link : DPRD Malteng Konsultasi Pemekaran Empat DOB Dengan Pemprov Maluku
DPRD Malteng Konsultasi Pemekaran Empat DOB Dengan Pemprov Maluku
Keempat DOB tersebut, yakni Kabupaten Pulau-Pulau Lease, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kabupaten Seram Utara dan kabupaten Banda.
"Jadi kita datang, dalam rangka konsultasi untuk rapat paripurna persetujuan pemerkaran DOB di Kabupaten Maluku Tengah yang direncanakan berlangsung di bulan ini atau awal Agustus,"
ujar Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhumusa kepada awak media di kantor Gubernur, Kamis (11/07/2019).
Untuk syarat, jelasnya sesuai undang-undang minimal lima kecamatan untuk satu kabupaten dan untuk kota empat kecamatan.
"Terkait syarat administrasinya setelah direkomendasikan baru berproses untik memenuhi persyaratan, misalnya Jazirah Leihitu baru tiga kecamatan, nanti dimekarkan kecamatan baru, begitu juga dengan seram utara dan banda. Untik Pulau Pulau Lease, memecahkan pulau Haruku dan kecamatan saparua, karena sesuai undang-undang 1 kecamatan 10 desa, namun kita lagi mempertimbangkan soal ada pasal pengecualian apakah bisa dingunakan, dari sisi geografis sulit dijanngkau seperti di banda begitu juga pulau pulau-pulau lease bisa mengajukan pertimbangan itu," tuturnya.
Dalam mempersiapkan semuanya ini, dirinya optimis semua persyaratan administrasi bisa disiapkan, sambil menunggu pencabutran moratorium DOB dari pemerintah pusat.
Untuk dukungan pemerintah daerah, dirinya belum mengetahui pasti. Namun hal tersebut, diketahui pada saat paripurna persetujuan pemerkaran empat DOB.
"Untuk dukungan pemda belum tahu, intinya DPRD mengundang, kita berproses insyalah paripurna persetujuan DOB bisa berjalan baik, dengan adanya dukungan pemerintah kabupaten," pungkasnya.
Untuk syarat, jelasnya sesuai undang-undang minimal lima kecamatan untuk satu kabupaten dan untuk kota empat kecamatan.
"Terkait syarat administrasinya setelah direkomendasikan baru berproses untik memenuhi persyaratan, misalnya Jazirah Leihitu baru tiga kecamatan, nanti dimekarkan kecamatan baru, begitu juga dengan seram utara dan banda. Untik Pulau Pulau Lease, memecahkan pulau Haruku dan kecamatan saparua, karena sesuai undang-undang 1 kecamatan 10 desa, namun kita lagi mempertimbangkan soal ada pasal pengecualian apakah bisa dingunakan, dari sisi geografis sulit dijanngkau seperti di banda begitu juga pulau pulau-pulau lease bisa mengajukan pertimbangan itu," tuturnya.
Dalam mempersiapkan semuanya ini, dirinya optimis semua persyaratan administrasi bisa disiapkan, sambil menunggu pencabutran moratorium DOB dari pemerintah pusat.
Untuk dukungan pemerintah daerah, dirinya belum mengetahui pasti. Namun hal tersebut, diketahui pada saat paripurna persetujuan pemerkaran empat DOB.
"Untuk dukungan pemda belum tahu, intinya DPRD mengundang, kita berproses insyalah paripurna persetujuan DOB bisa berjalan baik, dengan adanya dukungan pemerintah kabupaten," pungkasnya.
Demikianlah Artikel DPRD Malteng Konsultasi Pemekaran Empat DOB Dengan Pemprov Maluku
Sekianlah artikel DPRD Malteng Konsultasi Pemekaran Empat DOB Dengan Pemprov Maluku kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel DPRD Malteng Konsultasi Pemekaran Empat DOB Dengan Pemprov Maluku dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2019/07/dprd-malteng-konsultasi-pemekaran-empat.html
Related Posts :
Pengamat : Tak Mampu Bersaing Terbuka, Alasan Agus dan Timnya Absen 2 Kali Di Mata Najwa!- LIGA PRIMER INGGRIS : Liverpool Akhirnya Menang Atas Tamunya Sundeland Melalui Pertandingan Sengit ( 2-0 )
- Fidel Castro Pemimpin Revolusi Kuba Telah Tiada
- BUNDESLIGA JERAMAN : Borussia Dortmund Dikalahkan Secara Dramatis Oleh Tuan Rumah Eintracht Frankfurt ( 2-1 )
- DIVISI PRIMERA SPANYOL : Dua Gol Cristiano Ronaldo Memenangkan Real Madrid Atas Tamunya Sporting Gijon ( 2-0 )
