Judul : Biro Hukum Masih Proses Berkas ASN Korup
link : Biro Hukum Masih Proses Berkas ASN Korup
Biro Hukum Masih Proses Berkas ASN Korup
Bahkan, Mantan Carateker Bupati SBT ini tidak memberikan kepastian waktu hasil kajian terhadap berkas 10 eks koruptor tersebut.
Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI, Bachtiar yang dikonfirmasi
mengatakan, terkait persoalan ini mengatakan, memang dalam surat edaran tiga menteri terkait pemecatan PNS eks Napi Korupsi itu hanya berupa himbauan kepada daerah.
Artinya kata dia, daerah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Kepala Daerah-lah yang berwenang untuk melakukan pemecatan sebagai bentuk tindaklanjut dari SKB tiga menteri itu.
"Karena ini sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Donald Saimima mengungkapkan berkas 10 ASN korup tersebut sudah diserahkan sejak Febuari ke Biro Hukum untuk dikaji.
Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan agar berkas tersebut bisa dikaji dari berbagai sisi baik itu amar putusan, Undang-Undang maupun Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokraso (Menpan-RB) Syafrudin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terkait pemberhentian tidak hormat ASN yang terjerat kasus korupsi.
"Kajian itu penting dan musti dilihat baik-baik, karena ada resiko yang akan dihadapi," ucapnya.
Artinya kata dia, daerah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Kepala Daerah-lah yang berwenang untuk melakukan pemecatan sebagai bentuk tindaklanjut dari SKB tiga menteri itu.
"Karena ini sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Donald Saimima mengungkapkan berkas 10 ASN korup tersebut sudah diserahkan sejak Febuari ke Biro Hukum untuk dikaji.
Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan agar berkas tersebut bisa dikaji dari berbagai sisi baik itu amar putusan, Undang-Undang maupun Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokraso (Menpan-RB) Syafrudin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terkait pemberhentian tidak hormat ASN yang terjerat kasus korupsi.
"Kajian itu penting dan musti dilihat baik-baik, karena ada resiko yang akan dihadapi," ucapnya.
Demikianlah Artikel Biro Hukum Masih Proses Berkas ASN Korup
Sekianlah artikel Biro Hukum Masih Proses Berkas ASN Korup kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Biro Hukum Masih Proses Berkas ASN Korup dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2019/03/biro-hukum-masih-proses-berkas-asn-korup.html
Related Posts :
Para Senior dan Kader PDIP se Sulut Diminta Tetap Solid dan Berjuang Menangkan ODSK
Harga Besi Beton Polos dan Ulir: Berbagai Merek dan Ber-SNI
Bentuk Koordinasi, Humiang Bersama Jajarannya Sowan ke Fatoni
Pria Usia 25 Tahun Ini Jadi Orang AS Pertama yang Positif Covid-19 Dua Kali
Hakim Ad Hoc Tipikor Ajukan Gugatan ke MK Terkait Masa Jabatan
