Judul : Jaminan Penawaran Pekerjaan Konstruksi di dalam Perpres No 16 Tahun 2018
link : Jaminan Penawaran Pekerjaan Konstruksi di dalam Perpres No 16 Tahun 2018
Jaminan Penawaran Pekerjaan Konstruksi di dalam Perpres No 16 Tahun 2018
Dalam pengertian dunia keuangan dan bisnis fungsi Jaminan Penawaran (Bid/Tender Bond) adalah untuk menjamin agar rekanan/penyedia yang mengikuti tender benar-benar bertanggung jawab atas penawaran yang diajukannya. Fungsi ini telah diakomodir KEMBALI di dalam Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya telah diberlakukan pengecualian dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering. Yang mana pengecualian terhadap aturan tersebut, yaitu Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk Lelang Secara Elektronik (E-Proc).
Lampiran Perka 18/2012 romawi III angka 3 menjelaskan tentang jaminan. Dintaranya berbunyi :
Lampiran Perka 18/2012 romawi III angka 3 menjelaskan tentang jaminan. Dintaranya berbunyi :
- Jaminan penawaran pada E-Tendering dengan metode E-Lelang tidak diperluan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2,5 milyar atau tidak menimbulkan risiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada waktunya.
- Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud disampaikan dalam bentuk softcopy hasil pemindaian (scan) yang dimasukkan dalam dokumen penawaran.
- Jaminan penawaran asli disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi untuk pascakualifikasi dan pada saat sebelum penetapan pemenang untuk prakualifikasi.
- Jika calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran asli
sebagaimana dimaksud atau jaminan penawaran tidak dapat dicairkan maka akun SPSE penyedia barang/jasa dinonaktifkan dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.
Mari kita bahas kembali mengenai Jaminan Penawaran sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018, khususnya dalam Pekerjaan Konstruksi. Sesuai dengan info grafis di atas, maka Jaminan Penawaran Pekerjaan Konstruksi akan kembali lagi diberlakukan untuk nilai pengadaan di atas Rp. 10 Miliar dengan sebesar 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS. Yang bertugas menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran adalah Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
Demikianlah Artikel Jaminan Penawaran Pekerjaan Konstruksi di dalam Perpres No 16 Tahun 2018
Sekianlah artikel Jaminan Penawaran Pekerjaan Konstruksi di dalam Perpres No 16 Tahun 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Jaminan Penawaran Pekerjaan Konstruksi di dalam Perpres No 16 Tahun 2018 dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2018/03/jaminan-penawaran-pekerjaan-konstruksi.html
Related Posts :
Pengedar Upal Terancam 15 Tahun Penjara
JJT, SL dan PSR Pimpinan Dewan Minsel Periode 2019-2024
Babinsa Koramil 03/Idanogawo dampingi petani panen padi di desa Binaan
Mengenal Lebih Dekat Yerniman Gulo Putri Pariwisata Nusantara Terfavorit 2019
Semiloka BPMW/J GMIM, Wagub Kandouw Ingatkan Etika Sopan Santun Terhadap Pendeta
