Judul : NU Lamsel Kritisi Program Itikaf Bupati Zainudin
link : NU Lamsel Kritisi Program Itikaf Bupati Zainudin
NU Lamsel Kritisi Program Itikaf Bupati Zainudin
 |
| Ketua LBM Yusuf Zakaria (tengah) |
Kalianda, Kaliandanews - Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC NU) Lampung Selatan, melalui Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM), mengkritisi program itikaf yang digalakan oleh Bupati Lamsel, Zainudin Hasan.
Menurut LBM, program itikaf Zainudin yang mengimbau pejabat di lingkungan pemkab maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), terkadang mengesampingkan kepentingan umum lantaran banyaknya
pejabat ataupun ASN yang ikut itikaf.
"Intinaya tentang itikaf yang harus dilakukan oleh PNS dan bawahannya, serta hanya ditetapkan di satu titik dan memakan waktu berhari-hari, berkaitan dengan ini banyak masyarakat yang bertanya dengan kami. Sedangkan mereka banyak yang meninggalkan kewajibannya seperti guru yang tidak mengajar di hari hari aktif sekolah," kata ketua LBM Yusuf Zakaria di kantor PC NU, (14/11/17).
LBM menilai program itikaf merupakan hal baik, namu setelah dikaji LBM juga menilai itikaf bukanlah kebijakan yang mengandung kemaslahatan umum, sehingga kebijakan tersebut harus dikaji kembali.
"Namun kewajibaan taatnya tidak mutlak, karena dalam konteks programnya terjadi benturan, antara kewajiban mereka sebagai PNS, guru ngaji dan himbauan bupati untuk itikaf yang harus dilakukan selama berhari hari. Tak jarang dari mereka yang meninggalkan tugas wajib untuk itikaf menyebabkan terganggunya roda pemerintahaan dan jalannya proses pendisikan di satuan pendidikan yang mereka tinggalkan," terang dia. (Kur)
"Intinaya tentang itikaf yang harus dilakukan oleh PNS dan bawahannya, serta hanya ditetapkan di satu titik dan memakan waktu berhari-hari, berkaitan dengan ini banyak masyarakat yang bertanya dengan kami. Sedangkan mereka banyak yang meninggalkan kewajibannya seperti guru yang tidak mengajar di hari hari aktif sekolah," kata ketua LBM Yusuf Zakaria di kantor PC NU, (14/11/17).
LBM menilai program itikaf merupakan hal baik, namu setelah dikaji LBM juga menilai itikaf bukanlah kebijakan yang mengandung kemaslahatan umum, sehingga kebijakan tersebut harus dikaji kembali.
"Namun kewajibaan taatnya tidak mutlak, karena dalam konteks programnya terjadi benturan, antara kewajiban mereka sebagai PNS, guru ngaji dan himbauan bupati untuk itikaf yang harus dilakukan selama berhari hari. Tak jarang dari mereka yang meninggalkan tugas wajib untuk itikaf menyebabkan terganggunya roda pemerintahaan dan jalannya proses pendisikan di satuan pendidikan yang mereka tinggalkan," terang dia. (Kur)
Demikianlah Artikel NU Lamsel Kritisi Program Itikaf Bupati Zainudin
Sekianlah artikel NU Lamsel Kritisi Program Itikaf Bupati Zainudin kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel NU Lamsel Kritisi Program Itikaf Bupati Zainudin dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2017/11/nu-lamsel-kritisi-program-itikaf-bupati.html
