Judul : Tak Laporkan LHKPN, DPRD Sulut Bakal Masukkan Sanksi Administratif Dalam Tatib
link : Tak Laporkan LHKPN, DPRD Sulut Bakal Masukkan Sanksi Administratif Dalam Tatib
Tak Laporkan LHKPN, DPRD Sulut Bakal Masukkan Sanksi Administratif Dalam Tatib
DEPROV,Elnusanews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 eLHKPN, yang digelar di Kantor DPRD Sulut. Jumat (19/05) siang.
Kepada awak media, perwakilan KPK RI Tjahya Hariyanto Harefa mengatakan bahwa, pentingnya pelaporan harta kekayaan pejabat negara agar terhindar dari praktek korupsi.
Saat ditanya mengenai apakah sanksi administratif yang diterapkan
bisa dimasukkan dalam tata tertib DPRD, dirinya mempersilahkan jika ketentuan pelaporan eLHKPN dimasukkan dalam Tata Tertib Anggota DPRD.
"Ini juga akan diatur ditatib, silahkan juga apakan ini jenis pelanggaran sedang, ringan atau berat. Silahkan dimasukan juga lewat mahkamah kehormatan dewan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil ketua Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu saat mendampingi perwakilan dari KPK menuturkan bahwa hal yang paling penting adalah kesadaran dari para anggota dewan sebagai pejabat negara, dan menurutnya itu dipandang perlu.
"Kesadaran dari anggota DPRD itu perlu. Kan regulasi boleh mengatur, tapi kesadaran tidak. Jadi walaupun tidak ada regulasi yang mengatur tapi kesadaran kita ada, maka itu akan tetap berjalan," papar SVR, sembari berharap para anggota DPRD dapat segera menyusun eLHKPN. (RaKa)
"Ini juga akan diatur ditatib, silahkan juga apakan ini jenis pelanggaran sedang, ringan atau berat. Silahkan dimasukan juga lewat mahkamah kehormatan dewan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil ketua Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu saat mendampingi perwakilan dari KPK menuturkan bahwa hal yang paling penting adalah kesadaran dari para anggota dewan sebagai pejabat negara, dan menurutnya itu dipandang perlu.
"Kesadaran dari anggota DPRD itu perlu. Kan regulasi boleh mengatur, tapi kesadaran tidak. Jadi walaupun tidak ada regulasi yang mengatur tapi kesadaran kita ada, maka itu akan tetap berjalan," papar SVR, sembari berharap para anggota DPRD dapat segera menyusun eLHKPN. (RaKa)
Demikianlah Artikel Tak Laporkan LHKPN, DPRD Sulut Bakal Masukkan Sanksi Administratif Dalam Tatib
Sekianlah artikel Tak Laporkan LHKPN, DPRD Sulut Bakal Masukkan Sanksi Administratif Dalam Tatib kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Tak Laporkan LHKPN, DPRD Sulut Bakal Masukkan Sanksi Administratif Dalam Tatib dengan alamat link https://siindonews.blogspot.com/2017/05/tak-laporkan-lhkpn-dprd-sulut-bakal.html
Related Posts :
Melani Arnaldi: Pemprov Maluku Tertarik Latih Tenaga Kesehatan Maluku
Gubernur Maluku Janji Selesaikan Persoalan PD Panca Karya
Panitia Siapkan 100 Stand untuk Pameran Pepsrani dan Maluku Expo
Provokasi Agar Orang Kristen dan Islam Berkelahi
Hanguskan Rumah 8 KK, Kerugian Kebakaran di Kadengan Ditaksir Rp 900 Juta
